BANGKA,CMNNWWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fraksi NasDem, Agung Setiawan, menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Menurut, Agung, pembaruan data penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikannya saat reses di Wisma Klekak Bunda, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Minggu (13/9/2026)Malam,
Kegiatan turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Lurah Kenanga, serta masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari data penerima bansos, bantuan hibah, bantuan pendidikan hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Agung menyinggung implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menilai ketepatan data, khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5, menjadi salah satu kunci agar program pemerintah tidak salah sasaran.
“Pemerintah tidak bisa membantu seluruh warga negara secara sekaligus. Bantuan disalurkan berdasarkan klasifikasi desil yang ada. Jangan sampai masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin terpangkas haknya,” kata Agung.
Menurut politisi NasDem dapil Kabupaten Bangka ini, persoalan pendataan di Babel cukup kompleks. Kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti nelayan dan penambang, membuat status ekonomi warga dapat berubah.
“Data ini bisa dimutakhirkan terus, bisa diganti kapan perlu. Cuma harus ditetapkan oleh kepala daerah, kemudian data ini dikirim ke pusat,” ujarnya.
Selain data bansos, wakil rakyat berdomisili di kelurahan Kenanga ini mengatakan kehadiran Biro Kesra dalam kegiatan reses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami mekanisme bantuan pemerintah.
Biro Kesra, kata Agaung, turut menjelaskan mengenai bantuan hibah, bantuan pendidikan dan bantuan sosial pendidikan yang dapat diakses masyarakat.
“Beliau menerangkan sehingga masyarakat itu paham mana yang dibantu dan mana yang tidak. Porsi-porsinya dapat diperkuat oleh pemerintah daerah agar tidak timpang,” jelasnya.
Anggoto Komisi IV DPRD Babel ini berharap pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan semakin baik sehingga program pemerintah dapat berjalan sesuai peruntukannya.
Dalam kesempatan yang sama, Agung juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, terutama saat musim kemarau.
Ia menilai kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata terjadi secara alami, tetapi dalam banyak kasus dipicu oleh aktivitas manusia.
“Nah, kalau kebakaran hutan tentu bukan hutannya terbakar, tapi saya sering katakan hutan itu dibakar. Sehingga menimbulkan dampak-dampak. Kita ingatkan kepada masyarakat, jangan membakar hutan!” tegasnya. (Ramdan)
