BANGKA,CMNNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi PDIP Imam Wahyudi dan Fraksi Golkar Imelda menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu (12/9/2026).
Sejumlah persoalan disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Mulai dari kendala pembangunan fasilitas desa akibat status aset PT Timah, kebutuhan infrastruktur, hingga persoalan harga kebutuhan pokok.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah keberadaan sejumlah aset PT Timah di wilayah Desa Karya Makmur. Aset tersebut di antaranya lahan kantor desa, masjid, pemakaman, serta lahan yang direncanakan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Namun, pembangunan sejumlah fasilitas tersebut hingga kini masih terkendala status lahan yang masih menjadi aset PT Timah.
Anggota DPRD Babel Imelda mengatakan pemerintah desa dan kecamatan perlu segera berkoordinasi dengan PT Timah agar status aset tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tadi sudah menyampaikan bersama Pak Ustaz Imam agar kiranya pemerintah desa bersama kecamatan segera menyurati PT Timah. Harapannya PT Timah bisa membantu mengeluarkan aset-aset mereka untuk dihibahkan kepada Desa Karya Makmur,” kata Imelda.
Menurutnya, status aset yang masih menjadi milik PT Timah menjadi salah satu kendala pemerintah desa ketika hendak mengusulkan pembangunan melalui anggaran pemerintah daerah.
“Kasihan masyarakat Desa Karya Makmur tidak bisa membangun karena ketika meminta anggaran kepada pemerintah daerah, asetnya masih merupakan aset PT Timah,” ujarnya.
Senada, Imam Wahyudi berharap persoalan aset tersebut segera dicarikan solusi melalui komunikasi antara pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah dan PT Timah.
“Kita berharap kepada petinggi PT Timah untuk segera mengeluarkan aset-aset yang mereka miliki agar bisa dihibahkan kepada Desa Karya Makmur,” tegas Imam.
Warga Minta Ada Pabrik Refinery
Selain persoalan aset, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan industri pengolahan minyak sawit atau refinery.
Usulan tersebut berkaitan dengan keluhan warga terhadap harga minyak yang dinilai masih tinggi di Bangka Belitung. Masyarakat berharap pemerintah dapat membuka peluang investasi pembangunan pabrik refinery sehingga bahan baku sawit dapat diolah di daerah.
Dengan begitu, keberadaan industri pengolahan diharapkan tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap ketersediaan dan harga minyak bagi masyarakat.
Persoalan harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga menilai kenaikan dan kelangkaan sejumlah komoditas turut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Imam mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan DPRD dalam memperjuangkannya melalui kewenangan yang dimiliki.
“Yang paling dekat dan menjadi prioritas karena keterbatasan, ya kampung-kampung baru. Sekiranya sudah terdiskusi, tahun kedua boleh bergeser lagi ke desa yang lain,” katanya.
Dia mengatakan DPRD dapat mendorong pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi di lapangan. Salah satunya ketika terdapat infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
“Kalau itu menjadi prioritas, seperti tempo hari atas usulan masyarakat, jembatan ambruk. Kita dorong dan kemudian sudah selesai,” ujarnya.
DPRD Dorong Dukungan Pemerintah Pusat
Imam menegaskan perjuangan aspirasi masyarakat tidak hanya mengandalkan APBD. DPRD juga perlu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian maupun balai teknis untuk mendapatkan dukungan anggaran.
“Kalau mengandalkan APBD kita paham keterbatasannya. Jadi kita sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Kita koordinasi dengan perwakilan kita di pusat,” jelasnya.
Dia menambahkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan perlu dimaksimalkan, termasuk dukungan pemerintah pusat serta penerimaan daerah seperti royalti pertambangan.
“Royalti timah dan sebagainya sampai hari ini sangat kita butuhkan untuk pembangunan. Karena itu kita juga terus memperjuangkan agar bantuan dari pusat bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah,” pungkas Imam.
Sementara itu, Kepala Desa Karya Makmur, Barwi Arkoni, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Babel yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan secara langsung.
“Atas nama Pemerintah Desa Karya Makmur, kami mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan kepada wakil rakyat untuk datang dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat kami,” kata Barwi.
Menurutnya, kegiatan reses tersebut penting karena masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, khususnya terkait kebutuhan pembangunan desa.
“Harapan kami, apa yang sudah disampaikan masyarakat tadi tidak berhenti sebatas aspirasi, tetapi bisa diperjuangkan dan dicarikan solusinya. Terutama persoalan aset yang menjadi kendala pembangunan fasilitas desa,” ujarnya.
Barwi berharap hasil reses dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Desa Karya Makmur melalui program pembangunan daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Desa Karya Makmur ini bisa dikawal sampai ada tindak lanjut. Kami siap berkoordinasi dengan kecamatan, pemerintah daerah maupun pihak PT Timah untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya.
