BANGKA,CMNNEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi PKB, Agam Dliya Ul-Haq, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Lingkungan Rambak, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sabtu (12/9/2026).
Berbeda dari reses pada umumnya, Agam menghadirkan langsung sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah itu dilakukan agar berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh penjelasan dan respons langsung dari pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat setempat.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam reses tersebut, mulai dari pengembangan dan revitalisasi sarana olahraga, dukungan terhadap pondok pesantren dan kegiatan keagamaan, hingga pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Agam mengatakan, dirinya sengaja mengundang Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga karena mengetahui adanya program revitalisasi sarana olahraga yang dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel.
“Makanya hari ini kita mengundang Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ke depan, setiap daerah yang kita tempati untuk reses, kita ingin ada kapasitas atau fasilitas olahraga yang menjadi perhatian,” kata Agam.
Menurut Agam, aspirasi masyarakat Rambak terkait sarana olahraga mendapat respons positif dari dinas terkait. Ia memastikan kebutuhan tersebut akan menjadi salah satu aspirasi yang diperjuangkan melalui program pemerintah daerah.
Soroti Perhatian Pemerintah untuk Pesantren
Selain sarana olahraga, Agam turut menyoroti perhatian pemerintah daerah terhadap pondok pesantren dan kegiatan keagamaan.
Ia mengungkapkan, anggaran untuk kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) sempat dihapus akibat persoalan tagging anggaran. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dari anggota Banggar DPRD .
“Kemarin di Banggar kami protes keras. Saya juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa orang-orang yang hari ini bisa duduk sebagai pejabat, termasuk kita yang menjadi wakil rakyat, tidak lepas dari peran pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
Agam menegaskan, perhatian terhadap pondok pesantren tidak boleh hanya muncul saat momentum politik atau kampanye. Menurutnya, pesantren dan para santri harus mendapatkan dukungan melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Jangan sampai pondok pesantren hanya dijadikan objek politik ketika kampanye. Setelah kampanye, justru bagaimana perhatian dan programnya untuk pesantren harus kita lihat,” tegasnya.
Ia mengatakan, anggaran untuk kegiatan MQK telah kembali dimunculkan dan akan diperjuangkan agar program bagi pondok pesantren dapat lebih maksimal dalam APBD 2027.
“Insyaallah di anggaran 2027 akan kita maksimalkan kegiatan untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
UMKM Akan Didampingi Urus Sertifikasi Halal
Dalam reses tersebut, Agam juga mendorong adanya pendampingan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam memperoleh sertifikasi halal.
Ia menyebut, aspirasi tersebut mendapat respons positif dari dinas terkait. Nantinya, sosialisasi dan pembinaan sertifikasi halal akan dilaksanakan di Kelurahan Jelitik.
“Untuk produk halal bagi UMKM ini sangat memungkinkan. Tadi dari dinas terkait juga merespons dengan baik aspirasi masyarakat. Nanti akan ada sosialisasi di Kelurahan Jelitik, UMKM yang hadir akan dibina dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal,” jelasnya.
Menurut Agam, sertifikasi halal penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen.
Siapkan Silaturahmi dengan Tokoh Pesantren
Agam juga menegaskan pentingnya melibatkan kalangan pesantren dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Ia menyebut, dirinya bersama pimpinan DPRD Babel telah membahas rencana silaturahmi dengan para tokoh santri dan pimpinan pondok pesantren di Bangka Belitung.
“Kami ini merupakan bagian dari perwakilan santri. Tadi kami ngobrol dengan pimpinan DPRD dan akhirnya disepakati untuk melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh santri di Bangka Belitung,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut, kata Agam, diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah dan DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan serta masukan dari kalangan pesantren.
“Tujuannya bagaimana nanti kita meminta masukan terkait program pesantren ke depan, bagaimana pesantren ini bisa maju dan berkembang,” pungkasnya.
