BANGKA,CMNNEWS.ID — Persoalan warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah kembali mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Agung Setiawan.
Politikus NasDem itu meminta persoalan pendataan masyarakat tidak dianggap sepele. Menurutnya, bantuan sosial akan sulit tepat sasaran jika data yang digunakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal tersebut disampaikan Agung saat menyerap aspirasi warga di Desa Rebo, Dusun Karang Panjang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.Sabtu (12/9/26) Sore.
Agung menilai keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dibarengi dengan pengecekan di tingkat bawah.
Pemerintah desa maupun kelurahan kata dia menjadi pihak yang cukup penting untuk memastikan perubahan kondisi warga masuk dalam data.
“Semua bantuan pemerintah ke depan harus mengacu kepada data yang benar. Kalau masih ada masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang mampu justru menerima, ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Agung.
Menurut Agung, persoalan yang kerap muncul bukan hanya soal siapa yang menerima bantuan, tetapi juga warga yang semestinya masuk kategori penerima namun belum terakomodasi.
Karena itu, Agung mengajak masyarakat ikut mengawasi data tersebut. Warga yang mengetahui adanya ketidaksesuaian diminta menyampaikannya kepada pemerintah setempat agar dapat dilakukan perbaikan.
“Kalau memang ada orang yang mampu menerima bantuan, tentu ini perlu diperbaiki. Kita harus peduli kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Petani Sawit Punya Peluang
Selain persoalan bantuan sosial, Agung juga membawa isu yang dekat dengan perekonomian masyarakat, yakni perkebunan sawit.
Dia melihat kebijakan pemerintah memperluas penggunaan bahan bakar nabati berbasis sawit berpotensi menjadi angin segar bagi petani.
Program B50, kata Anggota DPRD Provinsi Babel dapil Bangka ini, membuka ruang bertambahnya kebutuhan terhadap komoditas sawit di dalam negeri.
Menurut Agung, Jika mandatori tersebut terus dinaikkan menjadi B55, B60 dan seterusnya, Agung memperkirakan kebutuhan sawit juga akan semakin besar.
“Kalau kebijakan ini terus berjalan, tentu ada peluang ke depan harga sawit bisa lebih baik,” ujarnya.
Agung juga menyinggung pentingnya tata kelola industri sawit. Menurutnya, pemisahan antara sektor perkebunan dan industri pengolahan dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat.
Dengan pola tersebut, perusahaan pengolahan tidak harus menguasai lahan perkebunan dalam jumlah besar. Kondisi ini dinilai dapat membuka ruang yang lebih luas bagi petani.
Agung berharap peluang tersebut benar-benar memberikan manfaat di tingkat masyarakat, bukan hanya meningkatkan aktivitas industri.
“Harapan kita tentu kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kita harus berjuang bersama dan sama-sama peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (Ramdan)
