BANGKA — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Demokrat, Ruslina, S.IP, bersama, Anggota DPRD Bangka, Muhammad Idrus, S. Kom, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Romodong, Kecamatan Belinyu, melalui kegiatan reses, Minggu (16/8/2026).
Reses tersebut dihadiri langsung Bupati Bangka Fery Insani bersama sejumlah instansi terkait.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu membuat sejumlah persoalan yang disampaikan warga dapat langsung mendapat respons dari pemerintah daerah.
Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kondisi jalan, penerangan jalan umum (PJU), kepesertaan BPJS, transportasi bagi pendonor darah hingga aktivitas pertambangan di laut Penyusuk.
Ruslina menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebatas forum reses. Ia berkomitmen mengawal setiap usulan sesuai kewenangan DPRD dan pemerintah daerah.
“Apa yang disampaikan masyarakat dalam reses ini akan kami catat dan kami kawal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka yang telah hadir langsung, sehingga persoalan masyarakat bisa didengar dan mendapat tanggapan dari pemerintah,” kata Ruslina.
Menurut Ruslina, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan reses menjadi momentum penting untuk mempertemukan masyarakat secara langsung dengan pemerintah.
“Kami tidak ingin reses hanya menjadi kegiatan seremonial. Apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk dicari solusinya,” ujarnya.
Warga Keluhkan Kondisi Jalan
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga dalam reses tersebut.
Ahmadi, warga Romodong Indah, mengeluhkan kondisi jalan di wilayahnya yang hingga kini belum mendapat perbaikan. Kondisi jalan tersebut dinilai membahayakan pengguna dan bahkan disebut telah menyebabkan kecelakaan.
Keluhan serupa disampaikan Ramdan, warga Bantam. Ia berharap ruas jalan di wilayah tersebut segera mendapatkan pengaspalan.
Sementara itu, Forum Komunikasi Masyarakat Belinyu meminta pemerintah memperbaiki jalan sepanjang sekitar tiga kilometer di kawasan Simpang Rumah Sakit. Warga juga mengusulkan pembangunan siring atau saluran drainase di sepanjang ruas jalan tersebut.
Menanggapi berbagai usulan itu, Ruslina mengatakan pihaknya akan memilah aspirasi berdasarkan kewenangan pemerintah.
“Kami akan melihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, tentu akan kami dorong agar masuk skala prioritas pembangunan. Kalau kewenangan provinsi, akan kami koordinasikan dan sampaikan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Jalan Romodong Sudah Diusulkan ke Pusat
Bupati Bangka Fery Insani turut memberikan penjelasan terkait persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Fery mengatakan, perbaikan Jalan Romodong sebelumnya telah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, rencana tersebut terdampak penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
“Jalan Romodong sudah kita usulkan melalui DAK. Karena ada pemangkasan anggaran dari pusat, anggarannya ikut terdampak. Kita akan berusaha agar penanganannya bisa kembali dianggarkan dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas,” kata Fery.
Sementara untuk Jalan Sincong, Fery menjelaskan bahwa ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun untuk Jalan Bantam, pemerintah daerah saat ini belum memiliki alokasi anggaran. Menurut Fery, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Untuk jalan Bantam saat ini belum ada anggarannya. Kondisi anggaran kita memang terbatas, sehingga yang kita dahulukan adalah pembangunan yang menjadi prioritas,” ujarnya.
PJU hingga Aktivitas Tambang Penyusuk
Selain infrastruktur jalan, warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Romodong.
Pin Pin, warga setempat, meminta penambahan PJU karena kondisi jalan yang gelap dinilai rawan kecelakaan maupun tindak kriminal.
Ruslina mengatakan titik-titik yang membutuhkan penerangan akan didata untuk kemudian didorong agar mendapat penanganan.
“PJU ini penting. Bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Titik-titik yang membutuhkan penerangan akan kita data,” katanya.
Bupati Fery juga meminta masyarakat menyampaikan titik-titik yang membutuhkan PJU agar dapat dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, aktivitas pertambangan di laut Penyusuk turut menjadi perhatian masyarakat.
HKM Penyusuk meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang yang diduga berada di luar titik koordinat yang telah ditentukan.
Fery menegaskan seluruh aktivitas pertambangan harus mematuhi ketentuan dan berada di lokasi yang telah ditetapkan.
“Kalau aktivitas tambang berada di luar koordinat yang sudah ditentukan, jangan diberikan izin. Ini harus ditindaklanjuti,” tegas Fery.
Ia juga meminta jajaran terkait, termasuk Kapolsek Belinyu, menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan tersebut.
Ruslina menyatakan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan akan menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang dikawal DPRD Kabupaten Bangka.
“Kalau ada aktivitas yang diduga tidak sesuai aturan, tentu harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Aspirasi masyarakat terkait lingkungan juga akan kami kawal,” katanya.
