BANGKA,CMNNEWS.ID — Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizal Mustaktim, menyerap aspirasi pemuda dalam kegiatan reses yang digelar di Kantor KNPI Kabupaten Bangka, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemuda dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka.
Dalam forum tersebut berbagai persoalan disampaikan saat dialog, mulai dari pendidikan, kepemudaan, penerangan jalan umum (PJU), hingga sektor pertambangan rakyat.
Menurut, Rizal, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka.
Terkait persoalan tenaga pendidik, Rizal mengakui isu tersebut bukan menjadi ranah Komisi III DPRD Kabupaten Bangka. Kendati demikian, menurutnya, persoalan pendidikan tetap menjadi perhatian bersama.
“Walaupun bukan menjadi ranah komisi kami, aspirasi masyarakat tetap akan kami sampaikan dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Rizal.
Sektor pertambangan, Rizal menyampaikan Komisi III DPRD Bangka, saat ini tengah mempelajari mekanisme pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat dapat memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Menurutnya, meski kewenangan pertambangan telah ditarik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat.
“Meskipun kewenangan pertambangan telah ditarik ke pemerintah pusat, kami di Komisi III memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,”
” Saat ini kami sedang mempelajari dan berkonsultasi dengan pihak ESDM serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait tata ruang dan Perda RTRW, agar pengajuan WPR ini dapat terealisasi,” Sambung Rizal,
Selain pertambangan, persoalan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Rizal menyoroti masih adanya lampu jalan yang kerap padam di sejumlah wilayah Sungailiat dan desa-desa sekitarnya.
Ia mengatakan, Komisi III telah berkomunikasi dengan PLN terkait upaya mengubah sistem pembayaran listrik PJU dari prabayar menjadi pascabayar.
Menurut Rizal, perubahan sistem tersebut penting agar persoalan lampu jalan padam akibat token listrik habis tidak kembali terjadi.
“Jangan lagi ada alasan, ‘Pak, habis token.’ Kita punya anggaran, ada petugas, tetapi lampu masih mati karena token. Kalau sistemnya sudah diganti dan masih mati, baru kita bisa melihat persoalannya ada di mana,” tegasnya.
Rizal mengatakan, sejauh ini sekitar 40 titik lampu jalan di Kecamatan Sungailiat telah dialihkan dari sistem prabayar ke pascabayar.
Ia berharap perubahan sistem tersebut dapat terus diperluas ke titik-titik lainnya sehingga pengelolaan PJU bisa berjalan lebih efektif dan masyarakat tidak lagi terganggu oleh persoalan lampu jalan yang padam.
Melalui reses ini, Rizal berharap aspirasi yang disampaikan pengurus KNPI, pemuda, maupun elemen masyarakat lainnya dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan program, anggaran, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka ke depan.
“Yang terpenting, aspirasi yang disampaikan jangan berhenti di forum reses. Kami akan berupaya mengawal dan mengkomunikasikannya sesuai kewenangan agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya
