BANGKA,CMNNEWS,ID— Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Puding Besar, Pemali, dan Bakam, H. Mahjup bersama Median menggelar kegiatan reses sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di kediaman H. Mahjup di Desa Air Ruai itu dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka, Kepala Desa Air Ruai Rozali, Ketua DPC NasDem Bangka Nazrullah, serta ratusan warga.
Selain menampung aspirasi, H. Mahjup juga meninjau langsung kondisi Jembatan Dam 1 yang menjadi penghubung antara Desa Air Ruai dan Desa Pemali. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang telah berulang kali disampaikan dalam forum reses.
Dalam kegiatan itu, persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan utama. Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari kondisi jalan yang belum memadai hingga lampu penerangan jalan umum (PJU) yang banyak mengalami kerusakan.
H. Mahjup mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran Kepala Dinas PUPR dalam kegiatan reses. Menurutnya, undangan resmi selalu disampaikan, namun yang hadir hanya perwakilan.
“Saya sudah sering mengundang pihak Dinas PUPR dalam setiap reses, tapi sangat disayangkan yang hadir hanya perwakilan. Belum pernah kepala dinasnya langsung hadir untuk memenuhi undangan,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran pimpinan OPD sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat ditanggapi secara maksimal dan segera ditindaklanjuti.
Caption: Anggota DPRD Bangka H.Majup saat meninjau jembatan Dam 1 Pemali. Minggu 19/4,
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi lampu jalan yang dinilai tidak berfungsi optimal. Bahkan, beberapa lampu disebut seperti “lampu disko” karena kerap berkedip.
Menanggapi hal tersebut, H. Mahjup mengaku telah menyampaikan persoalan itu kepada pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan.
“Saya sudah sampaikan terkait lampu jalan yang banyak rusak. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kebijakan penggabungan Dinas Perhubungan dengan instansi lain. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Saya kurang setuju dengan penggabungan Dinas Perhubungan. Dikhawatirkan pelayanan menjadi tidak optimal karena ruang geraknya semakin sempit,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas PUPR, dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti hasil reses.
Ia juga kembali menegaskan pentingnya realisasi pembangunan Jembatan Dam 1 yang hingga kini belum terealisasi, meski telah berulang kali diusulkan sejak awal masa jabatannya.
“Sejak saya dilantik, usulan pembangunan Jembatan Dam 1 selalu saya sampaikan dalam setiap reses. Masyarakat juga terus mengajukan hal yang sama, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan penerangan.
“Kami sebagai wakil rakyat hanya menyampaikan aspirasi. Harapannya, OPD terkait bisa mengakomodir dan merealisasikan secara bertahap sesuai skala prioritas,” tutupnya.
