PANGKALPINANG,CMNNEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi IV, Maryam, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut mulai memberikan tekanan ekonomi bagi masyarakat di daerah, khususnya dalam meningkatkan biaya hidup dan aktivitas usaha.
“Saya informasikan bahwa berdasarkan situasi per April 2026 ini, kondisi masyarakat kami di Bangka Belitung berpotensi menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Maryam menjelaskan, meskipun BBM subsidi masih relatif stabil, kenaikan pada jenis non-subsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari distribusi barang hingga tarif transportasi.
“Peningkatan biaya operasional dan harga barang akibat kenaikan BBM non-subsidi dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga bahan pokok dan tarif transportasi sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi dan distribusi hasil perkebunan seperti kelapa sawit.
“Sektor transportasi seperti bus, truk, dan pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit sangat terdampak, menyebabkan margin keuntungan menipis dan mengganggu aktivitas ekonomi,” katanya.
Selain itu, Maryam mengingatkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai berhemat akibat kenaikan harga, namun hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas hidup, terutama pemenuhan gizi.
“Jangan sampai penghematan ini justru mengurangi gizi anak-anak dan kebutuhan dasar lainnya,” tegasnya.
Dalam hal ini, ia mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengendalian inflasi dan bantuan sosial.
“Kami berharap adanya pengendalian inflasi dan stabilitas harga pokok, serta operasi pasar murah yang difasilitasi secara masif untuk menekan kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Maryam juga mengusulkan adanya subsidi tambahan bagi transportasi umum serta pengawasan ketat terhadap distribusi BBM, termasuk kejelasan kriteria penerima BBM subsidi.
“Kami berharap pemerintah pusat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi hingga ke pelosok serta memberikan kejelasan kriteria kendaraan yang berhak agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia turut menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui pembaruan data kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat segera memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan seperti BLT dan bantuan lainnya benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Maryam menegaskan bahwa aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat dalam menyuarakan kondisi masyarakat di daerah.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat mengambil langkah konkret agar keseimbangan ekonomi masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
