BANGKA,CMNNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan inovasi REKREASI BANGKA untuk membantu masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-nya nonaktif agar bisa kembali mengakses layanan kesehatan.
Program ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, lembaga sosial hingga dunia usaha.
Peluncuran REKREASI BANGKA atau Reduksi JKN Nonaktif melalui Kemitraan, Reaktivasi, dan Sinergi Migrasi dilakukan Bupati Bangka H. Fery Insani di OR Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Marianto, S.Sos., M.AP., jajaran perangkat daerah, serta perwakilan mitra yang mendukung program tersebut.
Inovasi ini dirancang untuk mengurangi jumlah peserta JKN berstatus nonaktif melalui pembaruan data, upaya reaktivasi kepesertaan, dan kemitraan pembiayaan. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan agar kembali memperoleh akses jaminan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Marianto, menyambut baik kolaborasi yang dibangun melalui program tersebut. Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga persoalan kepesertaan JKN nonaktif perlu mendapat perhatian bersama.
“Program ini menjadi langkah positif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang kepesertaan JKN-nya nonaktif. Jangan sampai persoalan administrasi maupun keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” ujar Ketua DPD PKS Bangka ini,
Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak dalam REKREASI BANGKA menjadi kekuatan penting untuk memperluas jangkauan bantuan. Namun, ia berharap program tersebut benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak.
“Yang paling penting bukan hanya program ini diluncurkan, tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Data penerima harus akurat, prosesnya jelas, dan bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora, menjelaskan bahwa REKREASI BANGKA dibangun melalui sinergi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, serta pemerintah desa.
Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memutakhirkan data, mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, dan mencari solusi bagi peserta JKN yang berstatus nonaktif.
Program ini juga diharapkan membantu masyarakat dalam kelompok desil 1–4 yang memenuhi kriteria, terutama warga yang membutuhkan dukungan agar dapat kembali mengakses layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari peluncuran, dilakukan penandatanganan kerja sama kemitraan pembiayaan JKN yang melibatkan 12 BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bangka, BAZNAS, Yayasan Same-Same Berkah, serta PT Putra Bangka Mandiri.
Dukungan berbagai pihak tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya kemitraan, penanganan kepesertaan JKN nonaktif diharapkan tidak hanya bergantung pada satu sektor.
Marianto menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan dunia usaha perlu dijaga keberlanjutannya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Semangat gotong royong seperti ini perlu terus diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dukungan lembaga sosial dan dunia usaha sangat berarti. Kami berharap kerja sama ini berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Marianto, keberhasilan REKREASI BANGKA perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, termasuk seberapa efektif program tersebut membantu peserta yang memenuhi syarat untuk kembali aktif dalam JKN.
Karena itu, kata Maruanto, koordinasi antarinstansi, pemutakhiran data, serta evaluasi pelaksanaan penting agar kendala yang dihadapi warga dapat segera ditangani.
“Harapan kita, program ini jangan berhenti pada seremoni atau penandatanganan kerja sama saja. Harus ada tindak lanjut yang terukur, sehingga masyarakat yang memang berhak bisa mendapatkan bantuan dan memperoleh kepastian akses terhadap layanan kesehatan,” ujarnya.
