BANGKA BARAT — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menginginkan bisa mengelola langsung Pelabuhan Tanjung Ular di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok melalui Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ).
Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming mengatakan pembentukan BUMD tersebut sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan saat ini sedang menunggu persetujuan.
“Kita kan kepengen bawa pelabuhan itu ke depannya dikelola oleh BUMD sehingga bisa menjadi milik Pemda Bangka Barat dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Bong Ming Ming usai pelantikan Pejabat Fungsional Guru, di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat di Mentok, Senin ( 10/7 ) kemarin.
“Maka hari ini kita sedang berjuang untuk BUMD kita itu disetujui oleh Kemendagri karena peraturan terbaru kan harus disetujui oleh Kemendagri. Begitu dari Kemendagri sudah selesai baru Insya Allah kita memaksimalkan Pelabuhan Tanjung Ular itu untuk BUMD kita,” lanjutnya.
Menurut Bong Ming Ming sejauh ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama untuk memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Ular untuk kepentingan arus barang mereka. Wabup pun menekankan, bila bicara tentang pelabuhan, maka harus ada kawasan industri,dan rencananya sudah ke arah itu.
Saat ini pun kata dia Pelabuhan Tanjung Ular sudah beroperasi dan untuk sementara dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) Kelas IV Muntok, sesuai amanat Presiden Joko Widodo.
Namun ditegaskannya sampai saat ini belum ada rekrutmen tenaga kerja untuk Pelabuhan Tanjung Ular.
“Rekrut tenaga kerja itu wilayah KSOP, tapi nanti setelah dia ( Pelabuhan Tanjung Ular ) diserahkan ke Pemda Insya Allah pasti kita akan rekrutmen,” ujarnya.
Di lain pihak Kepala KSOP Kelas IV Muntok, I Made Suartama mengatakan, sekarang ini Pelabuhan Tanjung Ular sudah beroperasi sejak terbitnya izin Februari 2023 lalu. Namun untuk sementara kapal yang sandar hanya tugboat yang melayani kapal Ship To Ship ( STS ).
“Sekarang sudah berjalan layaknya pelabuhan lah. Kapal yang sandar sementara masih kapal tugboat mensuplai kapal-kapal STS di tengah,” ujar I Made via telepon, Selasa ( 11/7 ).
Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, KSOP Muntok belum melakukan rekrutmen tenaga kerja untuk Pelabuhan Tanjung Ular.
Sebab kata I Made sebagai bagian dari pemerintahan, prosedur perekrutan tenaga kerja tentu sama seperti perekrutan Aparatur Sipil Negara ( ASN ).
“Tenaga kerja belum, kita kan pemerintahan, jadi rekrutan kita itu sama dengan ASN. Nggak ada kita perekrutan belum ada, masih mengoptimalkan tenaga ASN yang ada,” ujarnya.
Menurut I Made, sampai berapa lama pihaknya mengelola Pelabuhan Tanjung Ular sampai diserahkan ke Pemda Bangka Barat tidak dapat dipastikan, sebab pengelolaannya tentu harus ditangani secara profesional.
“Kita belum tahu sampai berapa lama tergantung kesiapan siapa. Kita belum tahu karena pengelolaan pelabuhan kan perlu yang profesional lah, itu intinya. Walaupun misalnya nanti menunjuk Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) pastinya bukan kita yang menunjuk,” tutup dia. ( SK )
Bong Ming Ming Ingin Pemda Babar Kelola Pelabuhan Tanjung Ular
