Bangka,Cmnnews.id – Calon Bupati Bangka nomor urut 4, Andi Kusuma-Budiyono, memaparkan gagasannya terkait konsep pemulihan ekonomi cepat saat mengikuti debat publik Pilkada Bangka 2025 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka di Hotel Tanjung Pesona, Rabu (20/8/2025) malam.
Menurut Andi Kusuma, kondisi masyarakat Bangka saat ini masih menghadapi krisis ekonomi sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan kepastian hukum agar tidak terjadi kesenjangan sosial.
“Tadi saya sudah sampaikan, konsep pemulihan ekonomi cepat adalah solusi berbicara regulasi dan kepastian hukum. Kita harus mengatasi kesenjangan sosial tanpa diskriminasi,” ujar Andi dalam konferensi pers setelah debat.
Andi juga berjanji jika terpilih menjadi Bupati Bangka, seluruh pejabat daerah mulai dari kepala dinas, perangkat desa hingga tenaga honor diwajibkan bekerja keras melayani masyarakat. Ia menegaskan tidak akan ada praktik pungutan liar (pungli) maupun konflik terkait keperdataan lahan.
“Lahan milik masyarakat wajib ada sertifikat karena banyak konflik muncul akibat tidak adanya kepastian hukum. Saya juga akan mendorong kejelasan batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi agar masyarakat mendapat kepastian,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti permasalahan lahan sawit di kawasan hutan produksi yang kini banyak berstatus sitaan Kejaksaan Agung. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan mencari solusi agar masyarakat tetap bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa melanggar aturan.
Dalam kesempatan itu, Andi juga menegaskan penolakannya terhadap praktik politik uang. Ia menilai politik uang akan merusak moral masyarakat dan berpotensi melahirkan pemimpin korup.
“Kalau ada pasangan calon yang melakukan money politik, saya pastikan ketika dia terpilih akan korupsi karena ingin mengembalikan modal. Jadi pemimpin itu harus siap mental,” tegasnya.
Debat publik Pilkada Bangka 2025 ini diikuti oleh seluruh pasangan calon dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta ratusan masyarakat.
