Pangkalpinang, Cmnnews.id – Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Em Osykar, menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Pilkada Serentak 2025. Hal ini disampaikannya usai rapat realisasi anggaran bersama DPRD Babel, Rabu (19/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Osykar mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp20 miliar yang diajukan, sekitar 70 persen telah terserap. Ia juga membandingkan anggaran tersebut dengan provinsi lain yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) hampir sama, menekankan bahwa alokasi dana sudah sesuai dengan kebutuhan.
“Kami telah memaparkan serapan anggaran yang diajukan untuk Pilkada Serentak. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki DPT serupa, anggaran ini termasuk yang paling kecil, tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Osykar.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Komisi I DPRD Babel dalam memastikan kelancaran tahapan Pilkada maupun pemilihan gubernur yang saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami masih menanti keputusan MK pada 24 Februari mendatang. Jika permohonan diterima, maka kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mengantisipasi semua kemungkinan yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, jika PSU harus dilakukan, maka anggaran tambahan perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
“Kami wajib melaksanakan keputusan MK, apakah pemungutan suara ulang akan dilanjutkan atau tidak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Osykar menyebutkan bahwa Bawaslu telah mendampingi Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dalam persiapan pelaksanaan Pilkada ulang. Arahan dari Bawaslu RI juga telah diterima terkait efisiensi anggaran, yang dinilai lebih kecil dibandingkan Pilkada 2024.
Untuk menekan pengeluaran, Bawaslu akan mengoptimalkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Sosialisasi aturan pun akan lebih banyak dilakukan melalui media sosial guna menekan biaya.
“Kami menekankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi fungsi pengawasan. Harapannya, Pilkada ulang berjalan dengan minim pelanggaran serta meningkatkan partisipasi pemilih,” pungkas Osykar.
Reporter: Najib
Editor: Jazz Sergio
