DPRD Babel Gelar RDP Bahas Polemik PT Foresta

PANGKALPINANG — Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) terkait polemik yang terjadi antara PT. Foresta Lestari Dwikarya dan masyarakat Membalong, Kabupaten Belitung.

Ketua Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan mengatakan rapat dengar pendapat hari ini berkaitan dengan data dari masyarakat maupun dari pihak perusahaan.

“Apakah PT Foresta ini menjalankan bisnisnya sesuai aturan di Belitung dari sisi perizinan, plasma ini kan agar masyarakat sekitar terakomodir gitu kan. Mendukung bisnisnya lah lancar sesuai aturan. Nanti juga kita akan panggil lagi mengenai harga,” kata Aksan usai menggelar RDP secara tertutup, di ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (6/9/2023).

Aksan menambahkan, usai disimpulkan bahwa peran pemerintah provinsi terhadap masyarakat sekitar Foresta ini sangat minim, sehingga membiarkan para petani swadaya menanam sendiri maupun bibitnya tidak bagus.

“Jual pun kemana tidak berdaya masyarakat, inilah sangat penting pansus. Karena tidak berdayanya masyarakat sekitar Foresta karena tidak mau dibeli oleh Foresta buah sawitnya, maka ini juga tidak bisa pemerintah membiarkan masyarakat kita nanam sendiri bibitnya bebas dipanen mau dibeli oleh pabrik yang dekat, itu kan menjadi masalah,” ujarnya.

Menurut Aksan, harusnya Pemerintah Provinsi Babel memfasilitasi apa yang terjadi dengan masyarakat Membalong sekarang, bukan dibiarkan.

“Tidak ada alasan apapun peraturan itu akan menyusahkan masyarakat. Jadi peraturan itu dibuat agar semuanya baik-baik gitu kan win-win solusion, jadi petani pun bisa mencari makan dengan baik. Perusahaan bisa berbinis dan usaha dengan baik sesuai aturan,” tegasnya.

Masih kata Aksan, jika peran pemerintah lemah dalam pengawasan bisnis ini, maka timbul lah permasalahan.

“Gejolaknya sampai terjadi begini kan semuanya terlibat kasian juga Polda, Polres, DPRD, bahkan banyak yang terkait kan BPN maka kita coba menyejukkan,” jelasnya.

Oleh karena itu Aksan berharap Pemerintah Provinsi Babel cepat memfasilitasi apa yang terjadi dengan masyarakat, sehingga gejolak seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kita ingin semua baik-baik bagaimana langkah ke depan tadi adalah pertemuan pengumpulan data ada beberapa sudah dicatat oleh notulen untuk nanti kita ambil keputusan memberi rekomendasi kepada pemerintah,” tutup Aksan. ( Dika )