BANGKA SELATAN – Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024.
Rancangan KUA PPAS APBD TA 2024 tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Senin (31/7/23).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan Samson Asrimono. Hadir juga Sekretaris Daerah Bangka Selatan Eddy Supriadi beserta para pejabat utama dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam penyampaiannya Debby mengatakan, penyusunan kebijakan umum Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 disusun setelah mencermati kinerja indikator makro tahun 2021 dan tahun 2022, yang beberapa di antaranya pertumbuhuan ekonomi sedikit mengalami perlambatan sebesar 1,01 persen pada tahun 2022.
“Jika dibandingkan tahun 2021 yaitu di angka 2,61 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi 2023 ditargetkan sebesar 3,25 persen. Tingkat inflasi ditargetkan juga dapat terjaga pada angka 3,0 persen,” kata Debby di awal sambutannya.
Sementara tingkat pengangguran terbuka juga terjadi penurunan dari 5,29 persen pada tahun 2021 menjadi 5,03 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 4,0 persen.
“Adapun kemiskinan mengalami penurunan dari 3,69 persen pada tahun 2021 menjadi 3.22 persen pada tahun 2022. Kita berupaya sebaik mungkin agar pada 2023 kemiskinan dapat ditekan lagi hingga 3,20 persen,” kata Debby.
Wakil Bupati wanita ini juga menyampaikan ringkasan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024. Dimana dalam laporannya Debby mengungkapkan, jika Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 1.032.633.024.379.
Kemudian, untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp 1.075.356.943,00 dengan pembiayaan sebesar Rp42.723.918.621,25
“Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 adalah peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatakn indeks pendidikan, peningkatan indeks kesehatan dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan,” jelas Debby. (Suf)