Bangka,Cmnnews.id — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Marianto, S.Sos., M.AP, menggelar kegiatan reses dengan melibatkan para guru PAUD, TK, dan TPA sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPD PKS Bangka, Minggu (14/12/25) tersebut dihadiri Plh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Boy Yandra, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3), serta para pemangku kepentingan pendidikan usia dini.
Dalam forum reses, para guru menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari insentif guru PAUD, beban biaya pendidikan siswa, akses beasiswa, hingga penguatan UMKM bagi pendidik.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka, Kamisa, menyebut aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari wakil rakyat dan perangkat daerah.
“Alhamdulillah, aspirasi kami bisa diakomodir, terutama terkait insentif guru PAUD, meskipun ada sebagian aspirasi masih dalam tahap pembahasan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Rizkia, guru PAUD sekaligus Ketua BKPRMI, yang mengapresiasi adanya ruang dialog langsung antara guru dan DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Selama ini guru PAUD jarang mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat,” kata Rizkia.
Caption; Sisi foto bersama para guru dan undngan lainya di reses Anggota DPRD Bangka, Marianto, Ist
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Bangka, Boy Yandra menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih mengalokasikan insentif guru PAUD, TK, dan TPA, meski besarannya belum dapat ditingkatkan karena keterbatasan anggaran.
“Insentif masih sama seperti sebelumnya. Untuk SMP swasta memang sudah tidak ada lagi karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Terkait beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, Boy Yandra memaparkan mekanisme pengajuan melalui kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Sosial agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau sudah masuk DTKS, insyaallah akan lebih mudah diakomodir,” katanya.
Perwakilan DP2KBP3 Kabupaten Bangka, turut memaparkan program Ketahanan Keluarga, termasuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang telah dibentuk di 81 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bangka.
Program tersebut menyasar kelompok keluarga dengan balita, remaja, hingga lansia, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya di wilayah pedesaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marianto menegaskan bahwa memperjuangkan kesejahteraan guru merupakan kewajiban wakil rakyat.
“Kami sengaja mengundang para guru karena mereka adalah fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini,” tegasnya.
Caption: Para Guru PAUD, saat menghadiri Reses DPRD Bangka, Marianto, Minggu 15/12, Ist
Ketua DPD PKS Bangka ini juga menekankan bahwa guru PAUD dan TK/TPA adalah investasi jangka panjang, bukan beban anggaran.
“Pendidikan itu investasi masa depan. Guru PAUD adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Terkait insentif, Marianto mengungkapkan bahwa perjuangan peningkatan kesejahteraan guru PAUD telah dilakukan sejak 2020, meski sempat mengalami penurunan.
“Hari ini kita berjuang kembali. Ini adalah komitmen kami bersama Komisi I DPRD Bangka,” katanya.
Ia juga menyoroti keberadaan sekitar 902 tenaga non-database di Kabupaten Bangka, termasuk tenaga pendidik, dan mendorong uji kompetensi agar penempatan tenaga sesuai kebutuhan daerah.
“Penataan ini penting agar pelayanan publik optimal dan tidak menjadi beban daerah,” jelas Marianto.
Marianto menegaskan, Komisi I DPRD Bangka akan terus mengawal kebijakan tersebut bersama pemerintah daerah, termasuk melalui pembahasan anggaran di Banggar dan TAPD.
“Meski insentif belum maksimal karena keterbatasan PAD, pendidikan usia dini harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
