PANGKALPINANG — Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Naziarto mengingatkan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, peran pengawasan menjadi sangat penting.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta produktif, dan program kegiatan betul-betul memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” cetus Naziarto, Selasa (6/2/2024).
Hal itu disampaikan Sekda Naziarto saat mewakili Pj Gubernur Syafrizal Zakaria Ali pada Rapat Koordinasi Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2024, dengan tema ‘Kolaborasi dan Sinergi APIP untuk Peningkatan Tata Kelola Penerintahan yang Baik’.
Oleh karena itu, dia berharap antara APIP dan BPKP senantiasa terjalin kolaborasi serta sinergisitas, agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan seluruh belanja yang dikeluarkan dapat termanfaatkan dengan maksimal.
“Kita harus jadikan BPKP ini sebagai rumah akuntabilitas. Akuntabilitas ini saya punya singkatan sendiri, yakni abdi keuangan akan taat bekerja intensif meniliti secara tuntas, dalam hal tata kelola pemerintahan,” sebutnya.
Dalam mengawal prinsip akuntabilitas ini, baginya harus didasari dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan.
“Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Bangun sistem peringatan dini, tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menjelaskan, rasio kemandirian keuangan daerah seluruh pemerintah daerah di Babel secara agregat hanya sebesar 18,58 persen dan masuk kategori sangat rendah.
Hal ini menunjukkan masih terdapat Pemda yang bergantung pada dana transfer karena rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat per tahunnya.
“Agar PAD ini dapat dioptimalisasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, maka diperlukan komitmen dan kolaborasi antara APIP dan BPKP dalam melakukan pengawasan atas PAD,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Naziarto berharap dalam rakor ini dapat menghasilkan pemikiran yang jitu dan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ke depannya. ( Red )
Sumber Diskominfo Pemprov Babel.