HEADLINEPEMPROV BABEL

Pj Gubernur Bahas Beberapa Persoalan Keuangan dengan Ditjen Perimbangan

7
×

Pj Gubernur Bahas Beberapa Persoalan Keuangan dengan Ditjen Perimbangan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA — Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) di Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Dalam kunjungan yang disambut langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman itu, Pj Gubernur melakukan koordinasi terkait Pelaksanaan Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Batas Waktu Input Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2023.

Dalam kesempatan itu, Suganda juga melakukan koordinasi terkait Perpindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Kepulauan Babel, dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank Sumsel Babel. Selain itu, dibicarakan juga terkait dana perimbangan.

“Hari ini ada tiga hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan, yang pertama terkait bagaimana peningkatan royalti Timah dari 3% menjadi 9%. Kemudian yang kedua, terkait Perpindahan RKUD Provinsi Kepulauan Babel, lalu yang ketiga dan tentang anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel,” terang Suganda.

Terkait peningkatan royalti Timah dari 3% menjadi 9%, Suganda berharap hal tersebut dapat segera terwujud. Sementara perpindahan RKUD Provinsi Kepulauan Babel, menurut Pj Gubernur saat ini sedang berproses di Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.

“Terkait Perpindahan RKUD Provinsi Kepulauan Babel, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kembali lagi beroperasi melalui Bank Sumsel Babel,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait anggaran DAK sejumlah Rp33 miliar yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel, menurut Suganda setelah berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, pihaknya akan bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk melakukan pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Babel.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel akan bersurat kepada Kementerian Pendidikan dan PUPR, untuk pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Babel. Yang pasti, kalau kinerja kita bagus, dana perimbangan yang dikucurkan akan lebih baik lagi,” lanjutnya.

Menurut Pj Gubernur selain melakukan koordinasi terkait masalah tersebut, pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI itu dilakukan untuk mewujudkan efektifitas dan peningkatan kinerja di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel.

“Dengan adanya pertemuan ini, kita akan mengingatkan dan mengevaluasi perangkat daerah yang ada, terkait kinerja yang harus lebih bagus lagi,”pungkasnya. ( Red )

Sumber: Diskominfo Pemprov Babel.