Sebanyak 76 orang pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bangka Belitung, dilantik secara langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) APDESI, Ana Karmana, Senin (26/12/2022) di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel.
Pengurus DPD APDESI Babel untuk periode 2022-2027 tersebut hasil dari Musyawarah Daerah (Musda) III APDESI Babel pada 26 November lalu. Terpilih sebagai Ketua Munzilin dengan Sekretaris John Hendri dan Fathurrohim sebagai Bendahara. Setelah dilantik, para pengurus tersebut dikukuhkan oleh Dewan Pembina APDESI Babel, Ridwan Djamaluddin.
Wasekjen DPP APDESI Ana Karmana menjelaskan, pengurus APDESI adalah para kepala desa yang merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Artinya, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pejabat negara di tingkat desa. Karena itu, diingatkannya seluruh pengurus APDESI di Babel dapat menjaga nama baik organisasi dan memberikan peran terbaik untuk daerah.
“Kepala desa itu urusannya sudah dengan negara. Untuk itu, yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan (kepala desa) untuk bisa menjaga marwah itu. Sehingga, organisasi kita APDESI di tingkat pusat, daerah, cabang, kecamatan bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan hirearki pemerintahannya,” ujar Ana Karmana.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin sekaligus Dewan Pembina APDESI Babel menegaskan, jika APDESI yang diisi oleh para kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, para kepala desa tersebut memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan sebagai seorang pendamping, pengayom dan pelindung.
“Banyak tugas lain yang harus diselesaikan. Saya menitipkan banyak hal kepada para kepala desa ini. Banyak aspek yang harus kita sentuh. Tentu saya ingin masyarakat desa jauh lebih produktif. Saya sangat mengharapkan kepala desa untuk mengajak masyarakat kita produktif,” ujarnya.
Dijelaskannya, bahwa fokus pemerintah desa tidak hanya mengenai perekonomian saja. Tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pertanian, perikanan, budaya dan pariwisata. Dua sektor lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Saya minta bantuan kepala desa untuk menggerakkan masyarakat lebih produktif. Beberapa hal terkini muaranya terjadi di desa-desa seperti narkoba, Hiv, Aids tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa-desa. Mudah-mudahan angka penularan Hiv, Aids ini jangan terus berkembang,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, permasalahan kesehatan dan pendidikan anak juga perlu perhatian lebih dari kepala desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu, agar dalam penggunaan dana tersebut tepat guna maka diharapkan peran kepala desa untuk tetap menjalin koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai unsur pengawas.
“Sejak pemerintah memberikan perhatian jauh lebih besar kepada desa, kita melihat pembangunan di desa lebih maju. Saya melihat kualitas kepala desa yang hadir di sini baik. Untuk itu, pergunakan dana desa sebaik mungkin sesuai aturannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Harapan saya, kejaksaan, kepolisian, BPK dan BPKP bisa memantaunya, mengawal secara berkala dalam penggunaan dana desa ini, mohon dibantu untuk pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” tuturnya.
Pada acara pelantikan tersebut sekaligus rapat koordinasi pemerintah desa, penandatanganan komitmen kerja bersama, rakerda DPD APDESI Babel diakhiri dengan penyerahan berbagai bantuan. Meliputi bantuan usaha ekonomi kreatif, BLT BBM, bantuan disabilitas, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan CSR kursi roda, turut dihadiri Plt Kajati Babel, perwakilan Polda dan Korem 045/Garuda Jaya serta pihak perwakilan dari perbankan.
Sumber: babelprov/Kominfo
