BANGKA BARAT — Tahun depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Bangka Barat siap action melanjutkan akses jalan Desa Air Limau – Pelabuhan Tanjung Ular, Desa Air Putih yang sebelumnya terkendala kawasan Hutan Lindung ( HL ).
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah mendapat ” lampu hijau ” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) untuk pinjam pakai kawasan HL sepanjang 3,3 kilometer yang selama ini menjadi batu sandungan pengerjaan akses jalan menuju pelabuhan tersebut.
“Alhamdulillah dengan proses yang panjang izin pinjam pakai berkenaan jalan Air Limau – Tanjung Ular sudah mendapat rekomendasi, yang mana alhamdulillah juga melalui Bu Tuti
( Kasubdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Tuti Mariati ), hari Selasa itu memberikan rekomendasi izin pinjam pakai,” ujar Kepala Dinas PUPR Bangka Barat Novianto, di Kantor Bupati, Senin ( 23/10/2023 ).
“Ke depannya kami akan segera action tahun 2024 berkenaan dengan jalan rintisan yang 17 kilometer yang masih tersisa 3,3 kilometer sudah kami anggarkan di kegiatan induk,” sambungnya.
Menurut Novianto, tahun depan diharapkan akses jalan sepanjang 17 kilometer dari Desa Air Limau sudah terhubung ke Pelabuhan Tanjung Ular di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok.
Juga di tahun 2024 mendatang menurut Novianto, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN ) Bangka Belitung akan turut mengintervensi pengerjaan jalan tersebut sesuai Inpres penanganan jalan daerah.
Novianto menambahkan, dalam Detail Engineering Design ( DED ) atau Rancang Bangun Rinci anggaran akses jalan Desa Air Limau – Tanjung Ular yang disampaikan ke Kementerian PUPR sebesar Rp250 miliar. Namun semuanya akan dilakukan secara bertahap. Rencananya Dinas PUPR mengusulkan anggaran sekitar Rp65 miliar.
“Mungkin kalau gambaran kami kemarin kurang lebih 65 miliar. Harapannya dari kegiatan itu tetap berproses karena salah satu tujuan dari Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu ( KIPT ) tersebut salah satunya akses jalan,” tutup Novianto.
Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melangsungkan audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta, guna membahas rencana pengembangan akses jalan dan fasilitas umum di Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT).
Kedatangan delegasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dipimpin Bupati Sukirman disambut hangat oleh Kasubdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Tuti Mariati bersama timnya, pada Selasa (17/10) pagi.
Bupati Bangka Barat membuka audiensi dengan membahas rencana permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Air Limau–Tanjung Ular, yang akan menunjang pembangunan akses jalan sepanjang 17 kilometer menuju KIPT Tanjung Ular.
“Tentunya hal ini membuka semangat baru dan berpotensi sangat besar. Bangka Barat ingin memaksimalkan potensi yang ada. Pak Presiden sudah terjun langsung meresmikan Pelabuhan Tanjung Ular. Hanya saja karena masih ada kawasan hutan lindung, jadi PU kita belum bisa bergerak, jadi kita tetap harus ikuti peraturan yang ada,” ujar Sukirman.
Dengan pembangunan akses jalan yang memadai, KIPT Tanjung Ular dapat beroperasi secara maksimal dan semakin menarik investor untuk datang. Sehingga demikian, juga akan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat dan juga kepada Bangka Barat secara umum.
“Karena menyangkut hajat masyarakat orang banyak dan juga daerah kita. Visi dan misi kita ke depan, saya pengen di masa kepemimpinan kami ini, pemerintah pusat sudah memberi atensi, sudah mengerti. Artinya apa yang kita ingin wujudkan dapat segera tercapai,” harap Sukirman.
Tuti Mariati yang duduk tepat bersebelahan dengan Sukirman, setelah mendengarkan paparan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengungkapkan, bahwa ada beberapa hal teknis yang perlu dipenuhi sebelum KLHK dapat mengeluarkan izin terkait penggunaan kawasan hutan.
“Jadi untuk (pembangunan) jalan, kami akan memberi waktu satu tahun untuk pihak Pemkab agar memenuhi persyaratan-persyaratan terkait pembuatan komitmen. Komitmen ini harus dijalankan, sehingga pembangunan di atasnya bisa dilaksanakan. Setelah itu baru persetujuan penggunaan bisa kami keluarkan,” jelas Tuti.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Helwanda mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melaksanakan arahan yang diberikan oleh pihak KLHK untuk mendukung percepatan pembangunan akses sarana dan prasarana menuju KIPT Tanjung Ular.
“Rencananya 2024 kita akan melakukan perubahan untuk mendukung percepatan-percepatan, karena Insya Allah, tahun depan dari Balai akan membangun segera jalan tersebut. Jadi yang hal-hal tersebut harus bisa kita selesaikan sebelum pembangunan jalan itu dilakukan, karena terus terang jalan ini memotong jauh sekali jalan yang semulanya melingkar dari Kota Mentok,” paparnya.
“Yang jelas, arahan dari Kementerian tadi itu yang harus kita percepat. Jadi anggarannya itu akan kita lakukan melalui anggaran perubahan tahun 2024,” sambung Helwanda. ( SK )
KLHK Beri Lampu Hijau, Tahun Depan PUPR Babar Action Garap Akses Jalan Tanjung Ular
