{"id":6046,"date":"2023-12-12T16:14:51","date_gmt":"2023-12-12T09:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/cmnnews.id\/?p=6046"},"modified":"2023-12-12T16:14:51","modified_gmt":"2023-12-12T09:14:51","slug":"puluhan-nelayan-geruduk-polda-babel-minta-penegakkan-hukum-di-teluk-kelabat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cmnnews.id\/?p=6046","title":{"rendered":"Puluhan Nelayan Geruduk Polda Babel Minta Penegakkan Hukum di Teluk Kelabat"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PANGKALPINANG<\/strong> &#8212; Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa dan nelayan Teluk Kelabat Dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Bangka Belitung di Pangkalpinang, Selasa (12\/12\/2023). <br \/><br \/>Dalam orasinya, massa mendesak Polda Babel segera menertibkan aktivitas tambang laut ilegal jenis Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Teluk Kelabat Dalam, yang merupakan wilayah tangkap nelayan.<br \/><br \/>Dengan membentangkan spanduk bertuliskan &#8220;Segera Tindak Pelaku Tambang Ilegal &#8220;, massa mendesak Kapolda Babel segera menangkap para pelaku tambang ilegal. <br \/><br \/>\u201cKami nelayan dan mahasiswa cinta Teluk Kelabat Dalam. Mereka (pelaku tambang) telah melanggar undang &#8211; undang tapi tidak dijalankan penindakan,\u201dujar Koordinator Aksi, Okta. <br \/><br \/>\u201cFakta di lapangan penambang mengais timah, sementara nelayan menangis,\u201dsambungnya. <br \/><br \/>Massa juga mempertanyakan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal di Bangka Belitung.<br \/><br \/>\u201cPolisi bicara penegakan hukum tapi di lapangan tidak menegakkan hukum. Mereka yang berseragam lebih memilih jadi saksi penindasan yang dialami nelayan,\u201d cetus Okta.<br \/><br \/>Sementara itu Ketua Umum Nelayan Riding Panjang dan Pembina Nelayan Teluk Kelabat Dalam, Wisnu mengatakan bahwa nelayan telah berjuang mempertahankan wilayah tangkapnya sejak puluhan tahun lalu.<br \/><br \/>\u201cTidak mungkin ada pelanggaran hukum kalau tidak ada penegakan hukum,\u201d kata Wisnu.<br \/><br \/>Wisnu menjelaskan, Teluk Kelabat Dalam wilayah tangkap nelayan, seharusnya wilayah bebas dari kegiatan pertambangan, namun kenyataannya di lapangan terdapat ratusan tambang ilegal beroperasi.<br \/><br \/>\u201cDiteluk Kelabat Dalam saat ini ada sekitar 400 ponton. Di mana penegak hukum? kami datang dari Teluk Kelabat Dalam meminta Kapolda agar yang melanggar hukum ditindak tegas,\u201d sambungnya.<br \/><br \/>\u201cSekali lagi kami masyarakat kecil mencari keadilan di jalan, harusnya malu Pak, jalanan bukan tempat pengadilan. Ini bukan sandiwara, kami tidak mengerti politik, kami tau yang terjadi di lapangan. Karena kami setiap hari pergi melaut,\u201d imbuh Wisnu.<br \/><br \/>Wisnu juga meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian agar tidak memandang sebalah mata apa yang menjadi tuntutan nelayan. <br \/><br \/>\u201cJangan anggap remeh dengan keadaan ini Pak, karena ini berkaitan dengan hajat hidup nelayan. Kami mohon ( Kapolda) tertibkan tambang ilegal di perairan laut Teluk Kelabat Dalam,\u201d kata dia.<br \/><br \/>Ditegaskan Wisnu, para nelayan juga manusia yang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan keadilan serta memiliki keluarga yang tentu saja juga memiliki hak untuk hidup.<br \/><br \/>\u201cBukan untuk oknum &#8211; oknum untuk hidup bergelut ditambang ilegal,&#8221; tukasnya.<br \/><br \/>Perwakilan Nelayan Des Rukam, Raharjo menambahkan, sejak bertahun &#8211; tahun masyarakat nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena aktivitas tambang ilegal. Hal ini cukup memprihatinkan, karena Teluk Kelabat Dalam sudah hancur lebur dijarah tambang ilegal.<br \/><br \/>&#8220;Sebelumnya masyarakat nelayan sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, tapi sekarang Teluk Kelabat Dalam hancur lebur. Belum lagi biota laut mati dan musnah. Jadi tolong Pak Kapolda dengarkan jeritan kami sebagai nelayan,\u201dpinta Raharjo. <br \/><br \/>Keluhan juga datang dari nelayan Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat yang menyebut fakta di lapangan tidak ada tindakan terhadap aktivitas penambangan ilegal. <br \/>Padahal menurutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum.<br \/><br \/>\u201cSaya mohon kepada Bapak Kapolda jalankan tugas di negara ini, berbuatlah baik, karena bapak &#8211; bapak ini digaji dari uang rakyat. Hari ini kami ingin ketemu Bapak Kapolda langsung tidak ingin diwakil &#8211; wakilkan,\u201d ucapnya.<br \/><br \/>Dalam aksinya mahasiswa dan nelayan meminta aparat kepolisian bertindak tegas dalam menyikapi aktivitas penambangan ilegal di Teluk Kelabat Dalam.<br \/><br \/>Setelah melakukan orasi, perwakilan nelayan dan mahasiswa diterima oleh pihak Ditrektorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Namun sayangnya wartawan dilarang untuk masuk ke ruangan. Sampai berita ini dipublikasi suarabangka.com grup masih berupaya menggali hasil pertemuan antara nelayan, mahasiswa dengan pihak Ditreskrimsus Polda Babel. (wah )<br \/><br \/><br \/>Link sumber: suarabangka.com<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PANGKALPINANG &#8212; Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa dan nelayan Teluk Kelabat Dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar aksi unjuk&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6051,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1,1323],"tags":[1105,417,1517,296,234,1194,2567],"newstopic":[],"class_list":["post-6046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline","category-kamtibmas","tag-mahasiswa","tag-nelayan","tag-pip","tag-polda-babel","tag-tambang-ilegal","tag-teluk-kelabat-dalam","tag-unjuk-rasa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6046\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6051"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6046"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=6046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}