{"id":3724,"date":"2023-08-07T20:11:07","date_gmt":"2023-08-07T13:11:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cmnnews.id\/?p=3724"},"modified":"2023-08-07T21:03:12","modified_gmt":"2023-08-07T14:03:12","slug":"dprd-minta-inspektorat-bangka-selatan-tindaklanjuti-temuan-bpk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cmnnews.id\/?p=3724","title":{"rendered":"DPRD Minta Inspektorat Bangka Selatan Tindaklanjuti Temuan BPK"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BANGKA SELATAN<\/strong> \u2013 Badan Anggaran DPRD meminta kepada Inspektorat Bangka Selatan untuk segera menindaklanjuti secara tuntas temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia tahun anggaran 2022.<br \/><br \/>\u201cUntuk itu Badan Anggaran merekomendasikan agar pengawasan internal dari Inpektorat untuk melakukan pemeriksaan atau audit ke seluruh kegiatan di OPD yang memang mempunyai potensi adanya temuan,\u201d tegas anggota Badan Anggaran DPRD Bangka Selatan, Dian Sersanawati, Senin (7\/8\/23).<br \/><br \/>Pihaknya menyimpulkan salah satu penyebabnya masih muncul temuan BPK RI adalah belum adanya komitmen dari pemerintah daerah setempat dalam mengoptimalkan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan.<br \/><br \/>\u201cDengan masih adanya temuan aset, Badan Anggaran mengharapkan agar verifikasi dan inventarisasi aset benar \u2013 benar dilakukan secara optimal, sehingga tahun mendatang tidak akan ada lagi temuan terkai aset,\u201d katanya.<br \/><br \/>Ketua Komisi I DPRD Bangka Selatan ini juga mengingatkan terkait adanya temuan regulasi\/peraturan yang berlaku yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten yang menjadi dasar pembayaran pembiayaan keuangan.<br \/><br \/>Yang mana mengisyaratkan bahwa tim penyusun regulasi tersebut tidak kompeten dan kredibel, sehingga diharapkan untuk tim penyusun regulasi\/peraturan yang menjadi dasar pembiayaan keuangan melakukan kajian terlebih dahulu yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi.<br \/><br \/>\u201cAtau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga tidak menjadi polemik di internal Pemda Kabupaten Bangka Selatan dan diharapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,\u201d tegas Dian lagi.<br \/><br \/>Di samping itu lanjut politisi PDI-P ini, adanya temuan pengelolaan pajak daerah kurang tertib yang disebabkan masih banyaknya pajak dan objek pajak yang tidak terdata ataupun perhitungan yang tidak berdasarkan omset penjualan sehingga potensi pajak yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.<br \/><br \/>\u201cTidak bisa digali secara maksimal sehinggaa Banggar mengharapkan kepada pihak terkait memaksimalkan potensi yang ada. Juga untuk pajak agar datanya diperbaharui setiap tahunnya agar masyarakat yang membayar tidak ada keluhan karena memang pembayaran PBB berdasarkan data saat ini,\u201d ucap Dian.<br \/><br \/>Menangggai hal tersebut, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid meminta kepada Inspektorat setempat untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan sejumlah catatan laporan akhir Banggar tahun 2022 soal temuan dari BPK RI.<br \/><br \/>\u201cSaya minta agar segera menyelesaikan catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan BPK, saya harap laporan dari Banggar ini bukan hanya sekedar jadi berkas saja tapi untuk diselesaikan,\u201d ucapnya.<br \/><br \/>Orang nomor satu di Negeri Junjung Besaoh ini pun menegaskan agar setiap organisasi perangkat daerah tidak menganggap remeh hasil temuan BPK RI tersebut.<br \/><br \/>&#8220;Seluruh OPD harus memahami dan menaati seluruh peraturan. Ketika ada temuan-temuan segera ditindaklanjuti dan ke depan jangan sampai diulang-ulang terus,\u201d pungkas Riza. (Suf)<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANGKA SELATAN \u2013 Badan Anggaran DPRD meminta kepada Inspektorat Bangka Selatan untuk segera menindaklanjuti secara tuntas temuan dari hasil audit&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3729,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1,3],"tags":[1804,1556,1046,305,98],"newstopic":[],"class_list":["post-3724","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline","category-pemprov-babel","tag-banggar","tag-bpk-ri","tag-dprd","tag-kabupaten-bangka-selatan","tag-riza-herdavid"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3724\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3724"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmnnews.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=3724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}