BANGKA, CMNNEWS.ID \u2013 DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (13\/7\/2026).<\/p>\n
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangka Hendra Yunus, SE, serta dihadiri Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP., Ketua DPRD Bangka Jumadi, S.IP., M.AP., unsur Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, camat, lurah, Dharma Wanita, insan pers, dan tamu undangan lainnya.<\/p>\n
Dalam sambutannya, Hendra Yunus mengatakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah disampaikan Bupati Bangka kepada DPRD pada rapat paripurna 29 Juni 2026 dan selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).<\/p>\n
Menurutnya, pembahasan mencakup laporan keuangan daerah, realisasi anggaran, hingga pelaksanaan urusan pemerintahan selama tahun 2025.<\/p>\n
Pembahasan juga mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.<\/p>\n
“Setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bangka menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Hendra.<\/p>\n
Selain mengesahkan Raperda APBD 2025, DPRD juga menerima penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.<\/p>\n
Hendra menjelaskan, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta program prioritas beserta plafon anggaran sementara bagi setiap perangkat daerah.<\/p>\n
Ia berharap KUA-PPAS 2027 benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat, khususnya program yang mendesak dan berdampak langsung sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.<\/p>\n
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan penyampaian sekaligus persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n
Ia mengapresiasi DPRD Kabupaten Bangka yang telah menyelesaikan pembahasan hingga akhirnya Raperda tersebut disepakati menjadi Peraturan Daerah.<\/p>\n
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Bangka yang telah bekerja keras membahas Raperda ini. Berbagai masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Syahbudin.<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, Syahbudin juga memaparkan arah kebijakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.<\/p>\n
Menurutnya, APBD tidak hanya berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Bangka menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 75,38, tingkat kemiskinan berada di angka sekitar 4 persen atau di bawah rata-rata nasional, pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp63,27 juta, serta gini ratio berada di angka 0,20 yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan relatif baik.<\/p>\n
Untuk tahun 2027, Pemkab Bangka menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen, peningkatan pendapatan per kapita menjadi Rp65,33 juta, IPM mencapai 75,77, serta mempertahankan gini ratio di angka 0,205.<\/p>\n
“Pemerintah Kabupaten Bangka akan menyusun APBD yang sehat, berkualitas, dan berkesinambungan. Penyerapan anggaran juga akan diarahkan lebih besar pada sektor produktif seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan dasar, bukan hanya untuk belanja rutin,” tegasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BANGKA, CMNNEWS.ID \u2013 DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12918,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2368,2371],"tags":[6097,6098,1628,6099,6096],"newstopic":[6095,6094],"class_list":["post-12916","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bangka","category-dprd","tag-apbd-2025","tag-belanja-produktif","tag-dprd-bangka","tag-fokus-apbd-2027","tag-sahkan-raperda","newstopic-belanja-produktif-jadi-fokus-apbd-2027","newstopic-dprd-bangka-sahkan-raperda-apbd-2025"],"yoast_head":"\n