PANGKALPINANG — Sebanyak 24 Paguyuban atau perkumpulan suku yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bangka Belitung, sepakat bersama – sama mengawal demokrasi sehingga terwujud Pemilu dan Pemilukada 2024 damai, berintegritas dan bermartabat mengedepankan toleransi serta kerukunan.
Kesepakatan itu terangkum dalam dialog interaksi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung di salah satu hotel di Pangkalpinang Selasa (7/11/23).
Dialog ini menampilkan tiga pembicara, masing – masing yaitu Kapolda Bangka Belitung yang diwakili Wadir Intel AKBP Joko Isnawan, Davitri dari Bawaslu Bangka Belitung dan Jhon Tuah Seragih dari unsur FPK.
Kepala Kesbangpol Bangka Belitung Kurniawan dalam sambutannya saat membuka dialog interaktif ini menyebut, FPK sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang pembentukannya difasilitasi pemerintah provinsi adalah satu organisasi yang berperan penting menyatukan banyaknya keberagaman antar suku yang ada di daerah ini.
“Keberadaan FPK membantu terbentuknya kerukunan antar suku sehingga daerah ini tetap aman dan jauh dari pertikaian antar suku,” kata Kurniawan.
Jhon Tua Seragih yang tampil sebagai pembicara pertama, memberikan apresiasinya kepada para anggota FPK yang terus menjalin komunikasi antara sesama anggota, meski berasal dari berbagai daerah dan suku di negara ini.
“Hal ini harus terus kita tingkatkan sehingga hal – hal yang berpotensi munculnya pertikaian dan berujung perpecahan bisa dihindari,” ujarnya.
Menyinggung tentang Pemilu dan Pemilukada, mantan Sekretaris KPU Babel ini mengatakan, pesta demokrasi itu adalah sesuatu yang seharusnya dijalankan dan dinikmati dengan gembira.
“Pilihlah anggota dewan dan pasangan capres/cawapres yang sesuai dengan keinginan kita dan jangan memaksa orang untuk ikut dengan apa yang kita inginkan. Kalau pemahaman seperti ini kita miliki maka akan menghasilkan yang terbaik untuk semua,” jelasnya.
Perang Media Makin Masif
Sementara itu, Wadir Intel Polda Bangka Belitung AKBP Joko Isnawan mengakui, persoalan informasi terutama keberadaan media sosial adalah hal yang sangat mempengaruhi terciptanya kehidupan kebangsaan yang aman dan damai.
Hal ini, kata dia, karena media sosial sering memunculkan narasi – narasi yang bisa menimbulkan kemarahan dan kebencian terhadap seseorang. Bagi pihak lain yang merasa tokoh atau orang yang mereka sukai dijelekkan, maka dia akan membalas dengan narasi yang jahat lagi.
“Perang di media sosial akan terus meningkat, jadi berhati – hati dan cerdas lah kalau membaca satu informasi di media sosial. Jangan ikut – ikutan untuk menyebarkan informasi yang tidak diketahui secara jelas kebenarannya karena itu bisa timbul fitnah yang berujung pada tindak pidana, sesuai undang – undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE,” jelasnya.
Davitri dalam paparannya berjudul Pemilu Damai dan Berintegritas yang dilanjutkan dengan tanya jawab menegaskan, Bawaslu akan menegakkan aturan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini akan diputuskan setelah dilakukannya pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari penetapan calon, masa kampanye sampai kepada penghitungan hasil Pemilu atau Pemilukada.
Selain itu, Bawaslu tidak menerima utuh adanya laporan atau temuan pelanggaran Pemilu, tapi melakukan penyelidikan dan investigasi penuh untuk mengumpulkan bukti.
“Pengaduan publik kita jadikan sebagai bahan informasi untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain anggota pagayuban, dialog interaktif ini juga dihadiri Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Elvian, pengurus BEM beberapa universitas di Bangka Belitung dan pengurus FPK kabupaten/kota. ( Repli)
FPK Babel Nyatakan Komitmen Kawal Pemilu dan Pemilukada 2024
